:: Selamat Datang di Jendela Informasi Lembaga Falakiyah PBNU ::
Detail Warta
Kembali      
   
Judul : Pemerintah Berdaulat Menggelar Itsbat Awal Ramadhan dan Dua Hari Raya
Penulis : Anam
Isi Potongan : Munas Alim Ulama NU di Cipanas (Jawa Barat) tahun 1954 menghasilkan keputusan yang sangat penting dalam sejarah Indonesia. Yakni mengenai Waliyyul Amri ad-Dloruri bis Syaukah. Salah satu implikasinya adalah soal penetapan awal bulan dalam sistem penanggalan berdasarkan Bulan (Qamariyah), terutama di tiga bulan penting dalam Ibadah umat Islam, yakni Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah. Para ulama menyerahkan kedaulatan penetapan awal bulan kepada pemerintah Indonesia yang sah. 
Isi Lengkap :

Gambar 1. Presiden Soekarno dan KH Abdul Wahab Hasbullah

Tiga hari menjelang Ramadhan 1438 H, perkara mengenai perlu tidaknya sidang itsbat penentuan awal Ramadhan kembali bergulir di tengah khalayak Indonesia. Adalah Sodik Mudjahid, wakil ketua Komisi VIII DPR yang membidangi urusan agama, yang memantik kembali wacana tersebut. Sodik meminta agar 'tradisi' sidang itsbat dihapus saja mengingat perkembangan zaman dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya dalam astronomi dan ilmu falaq. Penghapusan ini dimbangi dengan pembentukan sebuah sistem penanggalan yang disebutnya sebagai kalender Hijriyyah permanen. Yakni kalender Hijriyyah dengan jumlah hari dalam setiap bulan selalu tetap seperti halnya kalender Masehi.

Wacana ini sontak menjadi bahan perbincangan yang hangat di tengah khalayak Indonesia. Terlebih menjelang datangnya bulan Ramadhan, kosakata sidang itsbat selalu meroket dan menjadi trending topic. Usulan penghapusan sidang itsbat sejatinya bukan hal yang baru. Pada 2011 silam, salah satu ormas Islam mewacanakan untuk menghapus sidang itsbat dengan alasan menghambur-hamburkan uang negara. Mereka menyebut negara harus mengeluarkan anggaran tak kurang dari Rp. 2 milyar setiap kali sidang itsbat diselenggarakan. Wacana ini sontak menyebar luas terutama lewat media sosial. Kementerian Agama kemudian menyampaikan data bahwa anggaran untuk sidang itsbat tidaklah sebesar itu.

Sekilas terlihat sang wakil rakyat justru tidak memahami apa yang menjadi usulannya sendiri. Misalnya soal terminologi ilmu falaq yang sesungguhnya tak dikenal, karena hanya ada ilmu falak (beda satu huruf saja, namun artinya cukup berbeda). Demikian halnya usulan kalender Hijriyyah permanen, yang sejatinya sudah ada sejak berabad silam dalam bentuk sistem hisab 'urfi seperti yang diperkenalkan al-Biruni. Namun sedari awal hisab 'urfi hanya digunakan sebagai hampiran, tidak dijadikan acuan. Masalah utamanya dalam sistem hisab ini bulan Ramadhan selalu berumur tepat 30 hari, hal yang menyelisihi sabda Rasululullah SAW (dimana bulan Ramadhan bisa berumur 29 hari juga bisa berumur 30 hari).

Di atas semua itu bagi NU, sidang itsbat tetap perlu untuk diadakan. Seperti yang dikemukakan KH Said Agil Siraj saat memonitor pelaksanaan rukyah hilal awal Ramadhan 1438 H yang dikoordinasikan LFNU. Alasannya cukup mendalam dan berakar ke masa silam, masa sebelum Indonesia merdeka.

Pada tahun 1954, para alim ulama NU mengadakan musyawarah nasional (Munas) yang mengambil lokasi di Cipanas, Bogor (Jawa Barat). Munas digelar dalam kondisi pemerintahan Indonesia yang belum kokoh berpijak. Negara yang saat itu masih berusia cukup muda sedang meriang, digoyang aneka pemberontakan yang menolak mengakui keabsahan pemerintah. Termasuk tidak mengakui keabsahan pemerintah dalam perspektif agama (Islam), misalnya seperti yang dilakukan pemberontakan Darul Islam (DI). Kartosuwiryo, pemimpin DI, saat itu mengklaim dirinya sebagai Amirul Mukminin, atau pemimpin umat Islam di 'negara Islam' yang dideklarasikannya.

Munas Alim Ulama Cipanas 1954 menghasilkan keputusan yang sangat penting dalam sejarah Indonesia. Yakni mengenai Waliyyul Amri ad-Dloruri bis Syaukah. Keputusan ini intinya menegaskan kedudukan Presiden Indonesia, yang saat itu dijabat Ir. Soekarno, sebagai pemimpin yang sah berdasarkan agama Islam.

Keputusan penting ini merupakan kelanjutan dari Keputusan Muktamar NU yang terjadi sebelum proklamasi kemerdekaan. Muktamar NU 1936 yang berlangsung di kota Banjarmasin itu membahas apakah negara kita, yang saat itu masih bernama Hindia Belanda, bisa dinamakan sebagai Darul Islam atau negara Islam? Jawabannya adalah iya. Bahwa Hindia Belanda, yang dikemudian hari menjadi Indonesia, bisa disebut Darul Islam karena pernah dikuasai sepenuhnya oleh umat Islam meskipun kemudian direbut kaum penjajah kafir (Belanda). Muktamar antara lain mengutip fatwa dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin.

Munas Alim Ulama Cipanas 1954 sudah lebih mantap lagi dalam menegaskan keabsahan pemerintah Indonesia secara agama karena penjajah sudah pergi. Fatwa Resolusi Jihad KH Hasyim Asyari 22 Oktober 1945 untuk mengusir kaum penjajaah pascaproklamasi kemerdekaan Indonesia juga menegaskan bahwa mempertahankan negara-bangsa yang baru didirikan ini dari serangan Sekutu adalah jihad fi sabilillah.

Munas Alim Ulama 1954 mengenai Waliyyul Amri pada intinya merupakan penyerahan sebagian kedaulatan atau pelimpahan wewenang (tauliyah) kepada pemerintah Indonesia mengenai dua hal.

Pertama, mengenai wali hakim bagi calon mempelai pengantin yang tidak mempunyai orang tua atau wali nasab. Wali hakim ini juga sekaligus mengakomodir model adat matrilineal Minangkabau yang mengambil nasab dari pihak ibu. Bahwa Waliyyul Amri, yakni Presiden Indonesia, dan perangkatnya ke bawah sah secara agama untuk menunjuk wali hakim dalam pernikahan yang merupakan sebuah akad suci agama Islam.

Kedua, adalah soal penetapan awal bulan dalam sistem penanggalan berdasarkan Bulan (Qamariyah), terutama di tiga bulan penting dalam Ibadah umat Islam, yakni Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah. Para ulama menyerahkan kedaulatan penetapan awal bulan kepada pemerintah Indonesia yang sah. NU hanya mempunyai hak ikhbar atau pengumuman hasil sidang itsbat kepada umat Islam.

Dalam perspektif yang lebih luas, keputusan Munas Alim Ulama Cipanas 1954 mengenai Waliyyul Amri ad-Dlaruri bis Syaukah ini juga sekaligus menjadi dukungan NU kepada Pemerintah Republik Indonesia dalam menghalau gerakan subversi (bughot) yang terjadi ketika itu. Jawa Barat, tempat munas bersejarah itu berlangsung, saat itu diharubirukan oleh pemberontakan DI yang dipimpin langsung oleh Kartosuwiryo. Gerakan DI juga menyebar ke daerah-daerah lain seperti Aceh, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan.

Jadi dalam pandangan NU, kedaulatan mengenai sidang itsbat awal Ramadhan dan dua hari raya telah diserahkan ke tangan pemerintah. Akan terasa lucu bilamana kedaulatan tersebut justru hendak dihapus dari tangan pemerintah sendiri. Bahwa dalam pelaksanaan sidang itsbat terdapat kekurangan di sana-sini, itu hal yang manusiawi. Akan lebih baik jika ada usulan untuk perbaikan, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Terdapat kaidah ushul fiqh maa laa yudraku kulluh, laa yutraku julluh. Apa yang tidak bisa diharapkan semuanya janganlah ditinggal sama sekali.


(Dinukil dari A. Khoirul Anam dalam NU Online dengan perubahan seperlunya).


     
Created By : marufins
Created Date : 29-May-2017
Updated By : marufins
Updated Date : 02-Jun-2017
     
   
 

     
   
Bantuan   Tentang Kami   Versi Website   Pengunjung   Login

Akses website ini sebanyak
102,811
Sejak Maret 2017

Copyright - 2017
v.1.0


Top